Feodalisme Pesantren: Sejarah, Ciri, Dampak & Jalan Perbaikan

Dipublikasikan: 12 November 2025

Istilah feodalisme pesantren dipakai oleh beberapa pengamat untuk menggambarkan praktik otoriter, hirarkis, atau klienelistik di dalam sejumlah pesantren—mulai dari relasi patron-klien antara pengasuh dan pengikut hingga dominasi keluarga pengasuh atas sumber daya lembaga. Artikel ini menguraikan latar historis, ciri-ciri yang sering muncul, dampak sosial-ekonomi dan pendidikan, serta rekomendasi agar pesantren tetap kuat secara tradisi namun lebih accountable dan demokratis.

Apa yang Dimaksud dengan “Feodalisme” di Konteks Pesantren?

Secara istilah, feodalisme merujuk pada sistem sosial-politik berbasis hubungan patronase, kepemilikan tanah/ sumber daya oleh golongan tertentu, dan kekuasaan lokal yang turun-temurun. Ketika diterapkan ke konteks pesantren, istilah ini bukan berarti pesantren identik dengan feodalisme sejarah Eropa, melainkan menegaskan pola kekuasaan tertutup: keputusan strategis, kontrol ekonomi, dan pengangkatan jabatan yang cenderung dikendalikan oleh satu keluarga atau kelompok kecil tanpa mekanisme kontrol yang kuat.

Asal-Usul dan Faktor Historis

• Akar Tradisi Kultural: banyak pesantren lahir dari yayasan keluarga pendiri. Tradisi pewarisan kepemimpinan (walau tak seragam) menjadi budaya di beberapa pesantren.
• Kemandirian Ekonomi Pesantren: pesantren yang mandiri secara finansial (memiliki tanah, usaha, donatur) cenderung mengelola sumber daya sendiri—kadang tanpa aturan transparan — sehingga peluang monopoli muncul.
• Vacuum Negara pada Pendidikan Lokal: ketika negara kurang hadir dalam pengawasan pendidikan nonformal, ruang otonomi luas memberi kebebasan sekaligus risiko penyalahgunaan wewenang.

Ciri-ciri yang Sering Dikaitkan dengan Feodalisme Pesantren

1. Pewarisaan Kepemimpinan Secara Keluarga: pengasuh (kyai) digantikan oleh anak/cucu tanpa mekanisme seleksi terbuka.
2. Kontrol Ekonomi Terpusat: aset pesantren (tanah, usaha, pemasukan sumbangan) dikelola secara tertutup.
3. Budaya Patralistik dan Ketaatan Mutlak: kritik internal ditekan, ruang partisipasi santri/pegawai terbatas.
4. Kurangnya Akuntabilitas: audit, laporan publik, atau dewan pengawas independen seringkali tidak ada atau lemah.
5. Relasi Patron-Klien: santri/tenaga pendidik bergantung pada patron (pengasuh) untuk akses sumber daya, jabatan, atau perlindungan.

Dampak Sosial dan Pendidikan

Pola seperti di atas dapat menimbulkan dampak positif maupun negatif tergantung konteks, tetapi jika tidak terkendali berisiko:

• Dampak Negatif: pembatasan kebebasan akademik, korupsi sumber daya, diskriminasi rekrutmen tenaga pengajar, dan penurunan kualitas pendidikan karena kurangnya akuntabilitas.
• Dampak Sosial: potensi konflik internal, ketimpangan akses (santri tertentu mendapat perlakuan istimewa), serta menurunnya kepercayaan masyarakat pada institusi pendidikan Islam.
• Dampak Positif Terkadang Terjadi: stabilitas jangka panjang di beberapa pesantren warisan keluarga dapat memberikan kesinambungan pada tradisi dan pembiayaan pendidikan.

Penyebab Utama yang Memperkuat Praktik Tersebut

• Kurangnya Regulasi dan Pengawasan: minimnya aturan negara atau asosiasi pesantren yang mengatur tata kelola secara ketat.
• Kultur Ketaatan Tradisional: norma sosial yang menuntut hormat absolut pada kyai dapat menghambat mekanisme kontrol internal.
• Ketiadaan Dewan Pengawas Independen: tanpa board yang kredibel, keputusan strategis cenderung tersentralisasi.
• Ketergantungan Ekonomi pada Donatur Tunggal: donor besar atau keluarga pendiri memegang kendali besar atas kebijakan dan pengangkatan.

Model Tata Kelola yang Lebih Sehat — Rekomendasi Praktis

Untuk menjaga warisan pesantren sekaligus meminimalkan praktik otoritarian, ada langkah-langkah praktis yang dapat diambil:

1. Transparansi Keuangan: laporan keuangan tahunan yang dapat diakses dan diaudit oleh pihak ketiga.
2. Dewan Pengawas Independen: bentuk dewan yang melibatkan alumni, tokoh masyarakat, dan ahli pendidikan untuk pengawasan strategis.
3. Prosedur Succesion Planning: mekanisme seleksi pengasuh yang mengkombinasikan kriteria keilmuan, manajerial, dan pemilihan kolektif (bukan pewarisan mutlak).
4. Peningkatan Kapasitas Kepengurusan: pelatihan manajemen, akuntansi, dan hukum bagi pengurus pesantren.
5. Partisipasi Santri dan Staf: ruang konsultasi dan perwakilan untuk menyampaikan aspirasi tanpa takut intimidasi.
6. Kolaborasi dengan Pemerintah/Asosiasi: sinkronkan standar minimal operasional dengan Kementerian Agama atau asosiasi pesantren lokal.

Kasus & Nuansa: Jangan Generalisir

Penting diingat: tidak semua pesantren mengalami praktik feodalis. Banyak pesantren modern yang sukses menggabungkan tradisi keagamaan dengan tata kelola profesional. Oleh karena itu pendekatan harus kontekstual—evaluasi berdasarkan bukti, bukan prasangka.

Peran Pemerintah, Masyarakat & Alumni

Pemerintah dan masyarakat dapat berperan sebagai fasilitator perubahan: memberikan akses pendanaan yang transparan, mendorong sertifikasi manajemen pendidikan, serta membangun jaringan alumni yang berperan sebagai pengawas moral dan pendukung pembangunan pesantren.

---

Baca juga

• Daun Kelor Mencerdaskan Otak? Fakta & Penjelasan
• Fakta Feromon dan Daya Tarik
• Kenapa Ayam Broiler Cepat Besar? Ini Penjelasan Ilmiahnya

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

1. Apa tanda pesantren yang 'feodal'?
Tanda umum meliputi pewarisan kepemimpinan tanpa prosedur, kontrol sumber daya oleh keluarga kecil, kurangnya akuntabilitas, dan penindasan kritik internal.

2. Apakah feodalisme pesantren ilegal?
Tidak otomatis ilegal—banyak praktik adalah hasil tradisi. Namun apabila terjadi penyalahgunaan aset yayasan, korupsi, atau pelanggaran hukum ketenagakerjaan, hal tersebut bisa berimplikasi hukum.

3. Bagaimana alumni dapat membantu reformasi?
Alumni dapat membentuk forum independen, mendorong transparansi, menyumbang ke dana terikat untuk program pendidikan, dan menjadi pengawas moral dalam struktur organisasi.

Disclaimer: Artikel ini bersifat analitis dan umum. Untuk studi kasus atau tindakan hukum/administratif, diperlukan kajian terperinci dan konsultasi profesional.

Share this post